12% (persentasi) karena banyak pihak yang mengekspresikan penolakan.
Sangat mungkin melaksanakan hal yang sama. Menerbitkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Sekarang saatnya Prabowo melepaskan sifatnya sebagai pelayan Jokowi, dengan menerbitkan perpu untuk membatalkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dalam Undang-Undang Hak Pengadaan Publik dan saatnya memihak pada masyarakat menengah ke bawah,”
.
Rencana peningkatan tarif PPN 12 persen akan mulai berlaku mulai tanggal 1 Januari 2025. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato, peningkatan tarif PPN hingga 12 persen adalah perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
Perubahan besar atau peningkatan pajak 12 persen sangat tidak populer, karena ditolak oleh banyak orang, seperti yang tercermin dengan petisi di Media Sosial Change.org. Sampai 31 Desember 2024, petisi yang dibuat Bareng Warga telah ditandatangani oleh sebanyak dua ratus ribu tiga ratus empat belas orang.
عوak kelompok Bareng Warga Risyad Azhar mengemukakan rencana terkait perekrutan warga dan mengajak partisipasi publik untuk menentang kebijakan pajak PPN 12 persen. “Keterpaduan dengan banyak pihak akan kami terus lakukan sebelum dan setelah tanggal 1 Januari,” kata Risyad ketika dihubungi pada Selasa, 24 Desember 2024.
Gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meminta tinjauan kembali Undang-Undang Pertahanan Perundang-undangan (UU HPP), terutama kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.
dan
Pilihan Editor:
Kritik Gubernur FEB UGM: PPN 12 Persen di Sektor Pendidikan Tidak Sesuai, Jangan Diimbangi
