Kepala Badan Pengelola Haji Mochammad Irfan Yusuf mengemban tabu penuh jabatan pejabat pembantu I s/d II. Sebanyak 35 orang dari berbagai unsur melantik untuk menyiapkan haji tahun 2026.
Empat di antaranya pernah bekerja di KPK. Menurut Irfan, integritas adalah persyaratan utama dalam proses pengangkatan mereka.
Keempat mantan staf KPK yang baru dipekerjakan di BP Haji menerima pemberdayaan dari Kepala BP Haji, Irfan Yusuf, dan Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak. Mereka akan bertugas di bagian Deputi Bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Haji.
Mereka adalah:
-
Budi Agung Nugraha (mantan penyidik senior KPK) menjabat dalam posisi Direktur Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Layanan Haji di Luar Negeri.
-
Chandra Sulistio Reksoprodjo (eks Kepala Biro SDM KPK) sebagai Direktur Penyusunan Strategi dan Pengelolaan.
-
Maret Falentino (mantan penyidik KPK) diangkat sebagai Kepala Subdirektorat.
-
Nurul Huda (mantan pengawas internal KPK) diangkat sebagai Kepala Subdit.
Mantan Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo Harahap, mengapresiasi tindakan tersebut. Ia kemudian menilai bahwa keputusan BP Haji merekrut para mantan pegawai KPK adalah langkah strategis dalam pencegahan korupsi di sektor pengelolaan haji.
“Mereka dapat bekerja sama dengan keras menjalankan tugas mereka masing-masing sesuai dengan pengalaman yang telah mereka miliki sejauh ini serta dapat bertindak sebagai agen integritas di BP Haji serta melakukan pembenahan manajemen sehingga dapat melakukan upaya pencegahan korupsi pada Sektor pengelolaan dan manajemen Haji,” ucap dia Senin (30/12).
Yudi juga memuji jejak empat mantan pejabat KPK yang pernah menjabat di Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Polri.
Satu-Satunya Satgassus Pencegahan Korupsi adalah unit kerja langsung dibawah Kapolri yang fokus pada mencegah terjadinya korupsi.
