Guntur Romli menanyakan tanggapan Joko Widodo mengenai sanksi yang diminatinya agar tidak memulai masa jabatan kedua presiden sebagai presiden. Romli mengatakan tanggapan tersebut tidak sesuai dan melawan bukti-bukti yang dimiliki partainya tentang keinginan mantan Wali kota Solo untuk menjadi presiden.
“Ketika gagasan perluasan jabatan itu muncul, Jokowi ketika itu tak pernah mengkritik dan menyatakan penolakan tegas,” kata Romli dalam keterangan tertulis, Selasa, 31 Desember 2024.
Romli mempercayai bahwa Jokowi turut mengusulkan perpanjangan masa jabatan presiden. Ia mengatakan, beberapa ketua umum partai dan beberapa menteri dalam pemerintahan Jokowi pada saat itu ikut menyuarakan ide ini.
Ide untuk memperpanjang masa jabatan Jodi berdasarkan pernyataan dirinya sendiri, didorong oleh dinasDAya yang terkait sepreti segalaorang yang mendukung rencana Jokowi 3 periode, juga turut bersedia mendukung atsar pembelaan dan dukungan Jokowi tidak sopan ketika hadir sebagai tamu pada deklarasi dari asosiasi dinas Desa di Indonesia.
Stance Jokowi terhadap ide perpanjangan masa jabatan, menurut Romli, bertentangan dengan kebijakan partai. Dia mengatakan, PDIP secara tegas ketika itu menolak ide perpanjangan masa jabatan presiden. “Akhirnya sepanjang tahun 2022, Jokowi tidak lagi menunjukkan penolakan terhadap kebijakan tiga periode dengan dalih,” kata dia.
Romli mengatakan bahwa Jokowi berdalih ide perpanjangan masa jabatannya sebagai aspirasi dari rakyat.
“Menurut alasan-alasan di atas, bantahan Jokowi terkait permintaan dan gagasan untuk berkontestasi tiga kali berturut-turut bertentangan dengan bukti-bukti yang ada dan sudah umum diketahui oleh masyarakat,” ujar Roml.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dia tidak pernah meminta kelanjutan masa jabatannya. Inilah mengenai hal yang dikatakan Presiden Jokowi ketika mengutip Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Dalam video singkat beliau menyampaikan tentang kasus korupsi dan pejabat, termasuk pekerjaan yang meminta masa jabatan tiga periode.
“Ya, saya ingin mengulangi lagi. Tidak pernah saya memintakan perpanjangan masa pemerintahan atau tiga periode ke siapa pun,” kata Jokowi di rumahnya di Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo Senin 23 Desember.
Wali Kota Solo mantan itu meminta agar pertanyaan itu diajukan kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, atau Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Partai DPP PDIP, Puan Maharani.
Presiden juga meminta untuk meminta informasi kepada partai politik lainnya. “Atau tanyakan saja ke partai-partai. Kapan utusan saya meminta? Tidak pernah ada, kata dia.
Ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kemudian bertanya sampai di tempat yang disebutnya jadinya ingin mengambil tiga periode tambahan. Jokowi menyebut Percakapan yang dilakukan dia itu merupakan ajang propaganda.
“Saya meminta tolong, kapan, di mana, atau siapa yang saya utus tidak pernah ada, ya. Tidak baik jika membentuk pikiran itu sedang berlehagai itu,” ucapnya.
Istilah untuk meningkatkan masa jabatan presiden pertama kali muncul pada akhir 2019. Pada saat itu, Jokowi yang baru saja menjabat untuk periode kedua, mengatakan bahwa ide tersebut menumbuk dan memalukannya.
Pada pertengahan tahun 2022, isu tentang memperpanjang masa jabatan Presiden itu sesungguhnya muncul kembali. Organisasi-organisasi sukarelawan pendukung Jokowi dan organisasi kepala desa terus menjadikan gagasan tersebut sebagai isu penting.
Pada pertengahan tahun 2023, terdapat upaya dari parlemen untuk menyetujui perubahan konstitusi. Dalam laporan majala Tempo edisi 11 Agustus 2023, salah satu agenda rahasia dari perubahan tersebut adalah memperjelas rencana peningkatan masa jabatan presiden sampai tiga periode.
