Indrawati menjelaskan tentang keberatan kelompok atau pihak yang menimpulkan kebijakan pemerintah dalam wawancara dengan Finance and Development Magazine edisi Desember.
, Senin (30/12).
Sri Mulyani menekankan urgensi momentum politik Indonesia menuju demokrasi dan transparansi. Ia menjelaskan setelah krisis Asia, rakyat menginginkan Indonesia yang lebih bergemilang, dipimpin oleh pemerintah yang bertanggung jawab dan bebas dari korupsi.
“Pengharapan masyarakat terhadap suatu negara yang lebih baik merupakan faktor penting yang harus mendapat jawaban oleh politisi dan teknokrat,” katanya.
Sri Mulyani mengaku harus meyakinkan banyak pihak dalam melaksanakan kebijakan, seperti pajak, subsidi, pengelolaan perusahaan negara, atau reformasi di Kementerian Keuangan.
“Anda harus meyakinkan orang-orang yang paling skeptis. Saya tidak menghindari mereka, melainkan mendekati mereka. Kepercayaan perlu dibangun melalui diskusi, bahwa tujuan kita bukan untuk menyerang, melainkan untuk membangun Indonesia yang lebih baik yang juga bermanfaat bagi mereka,” ujarnya.
Reformasi Itu Tak Mudah
Dia juga mengakui bahwa reformasi seringkali tidak mudah. Menurutnya, masalah harus diprediksi dan kebijakan harus dicoba dan dijelaskan kepada publik secara transparan.
“Beberapa orang mungkin terdampak, seperti yang telah berkembang karena kenaikan harga. Reformasi merupakan suatu pekerjaan yang menuntut dedikasi dan ketekanan yang tinggi. Ketika menghadapi tantangan ini, dialog konstruktif harus digunakan. Bahwa baik politisi, birokrat, maupun aktivis sosial, pada akhirnya semuanya adalah manusia,” ucapnya.
Sri Mulyani menekankan bahwa dukungan politik dari masyarakat yang ada telah sangat membantu. Dengan Indonesia sebagai negara demokratis yang memiliki pers yang bebas, ia kerap berkomunikasi langsung dengan media untuk menjelaskan langkah-langkah yang ditempuhnya.
“Saya berinteraksi dengan pimpinan redaksi dan jurnalis, menjelaskan mengenai apa yang saya lakukan. Ketika mereka percaya ini adalah kebenaran, hal ini menjadi kayanya politik untuk menentang penentang kebijakan reformasi,” katanya.
